PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENINDAKLANJUTI TINDAK PIDANA PEMILU TINGKAT DPR RI DI KABUPATEN SELUMA

Pada pelaksanaan pemilihan umum, banyak terjadinya pelanggaranbahkan sampai
terjadinya tindak pidana pemilu, hal inilah yang terjadi pada pelaksanaan
pemilihan umum tingkat DPR RI di kabupaten Seluma. Pada pemilihan umum ini
telah terjadi tindak pidana pemilu yaitu kasus perubahan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu
(anggota PPK) dan telah diproses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peranan kepolisian dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu
tingkat DPR RI di kabupaten Seluma serta mengetahui apa saja faktor
penghambat dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu tingkat DPR RI di
Kabupaten Seluma. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara
mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil
wawancara kepada informan dan data sekunder didapat dari kajian kepustakaan
dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, perundang-undangan yang
berkaitan dengan objek penelitian. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang
No 7 tahun 2017. Dalam menindaklanjuti tindak pidana ini, peranan kepolisian
dimulai dari tahap penyelidikan hinggapenyidikan. Dengan demikian dalam
proses menindaklanjuti tindak pidana pemilu sesuai dengan peraturan perundang�undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara
pidana (KUHAP). Hambatan dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu tingkat
DPR RI di kabupaten Seluma dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu faktor hukum, faktor
penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Kata kunci: pemilihan umum, tindak pidana pemilu, peranan kepolisian