PENERAPAN SANKSI PERDA NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BENGKULU

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah bagian dari Warga Negara Indonesia
yang harus diberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasinya agar dapat
hidup layak dan sejahtera. Minimnya kesejahteraan terhadap anak jalanan,
geladangan dan pengemis ditandai dengan jumlah anak jalanan, gelandangan dan
pengemis yang menunjukan kecenderungan meningkat hal ini berpotensi
mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu dilakukan
penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Untuk
memberikan kepastian hukum dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan
pengemis bagi Pemerintah Kota Bengkulu, perlu diberlakukan sanksi dalam
Peraturan Daerah. Perda Nomor 07 Tahun 2017 mengenai pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) untuk
memberikan efek jera dalam menanggulangi komunitas anak jalanan, gelandangan,
dan pengemis di Kota Bengkulu. Subjek hukum dalam penanganan anak jalanan
gelandangan dan pengemis yaitu individu atau perseorangan. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui penerapan sanksi Perda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang
Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu serta
mengetahui faktor penghambat dalam penerapan sanksi Perda Nomor 07 Tahun 2017
tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu.
Pemerintah Kota Bengkulu hanya mampu melakukan upaya preventif dan represif
sedangkan upaya rehabilitatif berupa sanksi blm dapat dilakukan. Penelitian skripsi
ini termasuk jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer didapat melalui metode wawancara dan kuesioner dan data
sekunder diperoleh dari buku, dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sanksi Perda Nomor 07 Tahun
2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pegemis di Kota
Bengkulu belum berjalan dg semestinya, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor
penghambat dan keterbatasan kewenangan karena tidak ada tindak lanjut dari
peraturan daerah tersebut.
Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Perda Nomor 07 Tahun 2017, penanganan anak
jalanan gelandangan dan pengemis.