TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI BATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (Studi Kasus Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)

Kecamatan Ipuh merupakan dataran rendah dengan rata-rata tinggi wilayah
di atas permukaan laut (DPL) sekitar 21 meter dengan luas wilayah pada tahun 2017
mencapai 195,99 km dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 19,714,00 jiwa yang
terbagi kedalam 16 desa dengan rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan
Ipuh sekitar 92,17 jiwa per kilometernya, sehingga batas maksimum penguasaan
tanah menurut Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian adalah seluas 10 Hektar untuk tanah sawah dan 12 Hektar untuk
tanah kering. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan penerapan batas luas maksimum penguasaan tanah pertanaian dan
kendala-kendala dalam pelaksanaan penerapan penguasaan tanah pertanian di
Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukkomuko. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode penelitian empiris, yang memperoleh data dengan melakukan
wawancara terhadap responden yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, wawancara dilakukan terhadap kepala Desa Pulay Payung dan
Desa Sibak, masyarakat yang berada di dua desa yang di teliti dan Kantor ATR/BPN
Kabupaten Mukomuko. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan penerapan
batas luas maksimum penguasaan tanah pertanian di Kecamatan Ipuh Kabupaten
Mukomuko belum terlaksana dengan baik dibuktikan masih adanya masyarakat yang
memiliki tanah pertanian melampaui batas maksimum sebagimana yang telah di
tentukan.
Kata Kunci : Tanah Pertanian, Batas Maksimum, UU No 56 Prp/1960