PELAKSANAAN PELINDUNGAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) KE LUAR NEGERI (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Pelindungan PMI menyebutkan bahwa yang dimaksud PMI adalah
setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Fasilitas dan
pelindungan PMI ke luar negeri menjadi solusi dalam hal penanggulangan PMI
ilegal juga menjadi solusi dari masalah pengangguran dan ketidaktersediaannya
lapangan kerja yang memadai di Indonesia. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan
tersebut, maka skripsi ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Riant
Nugroho (2017) yakni pada tahapan implementasi dan dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Pelindungan PMI, maka yang menjadi aspek dalam penelitian ini
yaitu: pelindungan administratif dan pelindungan teknis. Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berupaya
memberikan deskripsi secara komprehensif terhadap masalah penelitian.
Selanjutnya untuk memperkuat argumentasi maka penulis melakukan
pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan
PMI sebelum bekerja ke luar negeri pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu
belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi yang
sepenuhnya diserahkan kepada P3MI sehingga membuat masyarakat sulit
membedakan P3MI yang legal dan aman. Kemudian LTSA penempatan dan
pelindungan PMI belum terlaksana, ini juga menjadi alasan kuat penyebab
masyarakat lebih memilih calo PMI ilegal karena dijanjikan persyaratan yang cepat,
mudah dan gaji yang besar.
Kata Kunci: Disnaker Kota Bengkulu, Pekerja Migran Indonesia,
Pelindungan Sebelum Bekerja