PELAKSANAAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Barang milik daerah adalah aset yang dimiliki pemerintah daerah yang
dapat dimanfaatakan guna meningkatkan potensi aset yang dimiliki dan dapat
meningkatkan ekonomi daerah. Pelaksanaan pemanfaatan aset daerah yang saat
ini masih belum berjalan dengan apa yang diharapakan, menjadi suatu masalah
bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan pemanfaatan aset daerah dapat
memberi kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta pelayanan
publik. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana pelaksanaan
pemanfaatan aset daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu
apakah telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 3018 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah
Dan/Atau Bangunan serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan pemanfaatan aset yang dilaksanakan Oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian hukum empiris dan pendekatan secara sosiologis yang bersifat
kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh
langsung dari wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan dan
dokumen yang berkaitan berdasarkan aturan yang berlaku. Hasil penelitian
mengenai pelaksanaan pemanfaatan aset daerah berdasarkan Peraturan Gubernur
Nomor 35 Tahun 2018, diketahui bahwa pemanfatan aset daerah berupa tanah
atau bangunan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil
penelitian dan menurut laporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Bengkulu pelaksanaan pemanfaatan yang terlaksana hanya beberapa metode
pemanfaatan saja.
Kata Kunci : Pemanfaatan Barang Milik daerah.