KEDAULATAN NEGARA TERHADAP BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL TENGGELAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan salah satu
jenis kargo yang karam bersamaan dengan kapal tenggelam yang memliki nilai
baik secara budaya, sejarah, dan komersil. Akibat nilai yang masih ada pada
BMKT dilakukan pengangkatan demi menjaga nilai barang tersebut dan untuk
dimanfaatkan kembali. Permasalahan muncul ketika suatu negara atau pihak
swasta berhasil mengangkat kapal BMKT yang berada pada yurisdiksi negara
bendera kapal lain. Kegiatan ini dapat terjadi di wilayah yurisdiksi hukum
internasional yaitu area (kawasan) dan wilayah hukum nasional negara pantai.
Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan mengenai
BMKT berdasarkan hukum internasional serta hukum nasional dan kedaulatan
negara sebagai pemilik kapal di laut internasional serta kedaulatan negara pantai
dalam pelaksanaan pengangkatan BMKT. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetaui bagaimana kedaulatan suatu negara atas BMKT yang ditemukan dalam
kapal tenggelamnya dan di wilayah teritorial suatu negara. Metode penelitian yang
digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengelolaan bahan hukum
dilakukan dengan cara pengeloaan bahan hukum primer, sekunder tersier, dan
bahan non hukum berupa data. Analisis yuridis-kualitatif digunakan untuk
pengelolaan bahan hukum dimana data yang diperoleh baik berupa bahan hukum
dan non hukum diinterpretasikan sesuai undang-undang yang berlaku. Hasil
penelitian menunjukan BMKT sudah diatur dalam kovensi maupun kebiasaan
hukum internasional dan sudah diatur secara khusus di beberapa hukum nasional.
Pelaksanaan pengakatan BMKT yang terjadi di wilayah hukum nasional, negara
pantai yang memiliki kedaulatan negara memberikan izin kepada pihak swasta
untuk kegiatan pengangkatan di wilayah teritorialnya. Kapal berbenderakan suatu
negara yang berhasil diangkat BMKTnya oleh pihak swasta di wilayah laut
internasional dikembalikan sepenuhnya BMKT yang diangkat kepada negara
pemilik kapal atas kedaulatan negaranya.
Kata Kunci : Kedaulatan Negara, BMKT, Hukum Internasional, Hukum Nasional.