ANALISIS YURIDIS PENYELENGGARAAN PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DI KOTA BENGKULU

Adapun penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat dilakukan oleh
Pemerintah Daerah (Pasal 6 ayat (1), dengan demikian sesuai ketentuan tersebut, penyelengaraan
parkir di dalam ruang milik jalan tidak boleh dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Frase “hanya
dapat” yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perda Perparkiran Kota Bengkulu tersebut, berarti
penyelengaraan parkir di dalam ruang milik jalan tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga,
dengan demikian setiap tindakan hukum menyerahkan penyelenggaraan di dalam ruang milik
jalan kepada pihak ketiga, melanggar Pasal 6 ayat (1) Perda Perparkiran Kota Bengkulu yang
tegas mengatur bahwa penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat dilakukan
oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1).
Kedudukan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bengkulu dilihat dari hierarkhi peraturan perundang�undangan, bertentangan dengan Pasal 108 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 50 Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2). Keabsahan penyelenggaraan perparkiran
di dalam ruang milik jalan yang di kerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan Pasal 6 Ayat
(1) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Perparkiran di Kota Bengkulu, tetap sah karena substansi Pasal 6 ayat (1) tersebut mengandung
cacat yuridis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Keabsahannya harus dilihat dari Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jarinan lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang membolehkan kerja sama penyelenggaraan
parkir di dalam ruang milik jalan dengan pihak ketiga.
Analisis Yuridis, Pengelolaan Parkir, Di Dalam Ruang, Melalui Kerja Sama, Pihak Ketiga.