KAJIAN YURIDIS TENTANG SIDANG PEMBINAAN NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Institusi Polri menerapkan peraturan bahwa setiap anggota POLRI yang
akan menikah diwajibkan untuk melaksanakan pembinaan pra nikah sesuai
prosedur yang berlaku. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan
hukum perkawinan Indonesia terhadap pelaksanaan sidang pembinaan nikah bagi
anggota POLRI serta faktor-faktor pertimbangan tentang dilaksanakanya sidang
pembinaan nikah bagi anggota POLRI ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum
perkawinan Indonesia terhadap pemberlakuan sidang pembinaan nikah bagi
anggota POLRI serta faktor-faktor pertimbangan tentang dilaksanakannya sidang
pembinaan nikah bagi anggota POLRI ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang
digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur
pengumpulan bahan hukum dengan penelusuran literatur. Analisis bahan hukum
menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa
Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang�undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bagi anggota POLRI berlaku
juga ketentuan khusus mengenai peraturan perkawinan yakni Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan faktor pertimbangan dilaksanakannya
sidang pembinaan nikah bagi anggota POLRI adalah untuk memberikan kepastian
hukum tentang hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.
Kata Kunci : Perkawinan, Sidang Pembinaan Nikah POLRI.