KAJIAN KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia khususnya terkait dengan Tindak Pidana
korupsi ada beberapa ketentuan pokok yang terkait antara lain Kitab Undang�Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan pidana dasar dan Undang�Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sama
halnya dengan Indonesia, Korea Selatan juga mengatur tindak pidana korupsi
dalam Criminal Act dan Act On Prevention Of Corruption And The Establishment
And Management Of The Anti-Corruption And Civil Right Commission No.
15617. Penelitian ini bertujuan untuk membandingan pengaturan tindak pidana
korupsi di Indonesia dan Korea Selatan sudah maksimal atau belum dalam
menindak lanjuti tindak pidana korupsi di Indonesia dan Korea Selatan. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum
jenis normatif dan bersifat deskriptif. Tulisan ini dibuat menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah
Indonesia dan Korea selatan sama-sama memiliki undang-undang anti korupsi dan
sama-sama mencantumkan delik korupsi di dalam KUHP masing-masing negara.
Walaupun demikian, isi dari undang-undang anti korupsi di masing-masing
negara mempunyai banyak perbedaan seperti pengaturan tentang pidana. Di
Indonesia penjatuhan sanksi pidana untuk pelaku korupsi belum memberikan efek
jera sehingga perlu membuat formulasi pedoman pemidanaan (sentencing
guidlines) sebagai rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.
Kata Kunci: pengaturan tindak pidana korupsi