ANALISIS PENERAPAN PIDANA DENDA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN KORPORASI (STUDI PUTUSAN NO. 64/PID.SUS.TPK/2016/PN.BGL)

Penjatuhan sanksi pidana merupakan bentuk realisasi dari tujuan pemidanaan.
Pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan satu-satunya sanksi
pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Sebagai satu-satunya sanksi
pidana pokok, penjatuhan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak
pidana pencucian uang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dalam undang-undang
tindak pidana pencucian uang yaitu mengupayakan pengembalian harta kekayaan
hasil tindak pidana. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan
pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang serta
dasar yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi yaitu PT.
Beringin Bangun Utama yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Penulisan
skripsi ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer didapat melalui metode wawancara dan data
sekunder diperoleh dari buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil
dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pidana denda terhadap korporasi
disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tindak pidana pencucian uang
dengan maksimal denda Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Adapun
dasar yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap PT. Beringin
Bangun Utama yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan jaksa, barang bukti yang
diperoleh, keterangan-keterangan baik dari saksi, ahli dan terdakwa serta
pertimbangan terhadap unsur-unsur pasal yang dilanggar oleh terdakwa.
Kata Kunci : tindak pidana pencucian uang, korporasi, pidana denda