RANGKAP JABATAN PEJABAT PUBLIK DALAM SUATU KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan suatu
perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan
perundang-undangan dan berpotensi melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang
baik (AAUPB) yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana keabsahan rangkap jabatan
pejabat publik berdasarkan kajian hukum administrasi Indonesia dan akibat hukum
adanya rangkap jabatan pejabat publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum
primer, sekunder dan tersier. Prosedur yang digunakan berupa studi dokumen, yaitu
pedoman berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan penelusuran melalui bahan�bahan teks (buku-buku), ebook, internet dan lainnya. Pengolahan bahan hukum
dilakukan dengan mengolah bahan hukum primer, sekunder, tersier yang kemudian
diinventarisasi dengan menyesuaikan substansi guna mempermudah analisis bahan
hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis
kualitatif. Dari hasil analisis keabsahan rangkap jabatan pejabat publik dalam suatu
kajian hukum administrasi Indonesia, kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya
praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan perbuatan
yang tidak boleh dilakukan atau tidak sah karena melanggar beberapa ketentuan
perundang-undangan sebagai norma hukum yang berlaku. Sehingga keputusan
pengangkatan pejabat publik dalam jabatan lain berakibat hukum dapat dibatalkan
dan pejabat publik dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
Kata Kunci : Keabsahan, Pejabat Publik, Rangkap Jabatan, Hukum
Administrasi.