KEWENANGAN DAERAH DALAM BIDANG PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Penelitian ini di latar belakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka penulisan penelitian ini
bertujuan untuk melihat sejauh mana perubahan terhadap kewenangan penguasaan
sektor minerba serta implikasi yang ditimbulkan dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penelitian secara yuridis normatif dengan
pendekatan penelitian peraturan perudang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah tidak lagi memiiki kewenangan
dalam penguasaan minerba baik fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan,
pengelolaan, dan pengawasan. Hal ini juga berimplikasi kepada Hubungan
Kewenangan, Pengawasan dan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Kata Kunci : Minerba,Pemerintah Daerah, Otonomi, Desentralisasi, Kewenangan.