PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK TANAH TERHADAP SENGKETA ANTARAWARGA KELURAHAN PEMATANG GUBERNUR DENGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang
ha k atas tanah warga RT 02 Kelurahan Pematang Gubernur dan mengetahui
faktor penyebab munculnya konflik antara warga RT 02 Kelurahan Pematang
Gubernur dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data
primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara
dan studi kepustakaan. Penelitian ini metode pengolahan yang dilakukan adalah
pengumpulan data, pemeriksaan data, dan verifikasi data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa wilayah RT 02 Kelurahan Pematang Gubernur termasuk
kedalam wilayah penetapan lokasi didalam Surat Keputusan Gubernur
No.66/Kpts/B.IV/1972 untuk mengadakan Proyek Pusat Pendidikan dan Latihan
Peternakan. Tetapi seiring berjalannya waktu penetapan lokasi ini tidak
mengurusi sebagaimana fungsinya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bengkulu akibatnya tanah ini terbengkalai dan sebaliknya tanah ini
dikuasai sejak zaman dulu hingga sekarang secara fisik oleh warga. faktor yang
menyebabkan konflik ini yaitu kedua belah pihak saling mengklaim bahwa
tanah yang terlibat konflik ini merupakan milik masing-masing pihak.dan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu tidak memiliki bukti
kepemilikan atas tanah secara keseluruhan begitu pula dengan warga tidak bisa
mendaftarkan bukti kepemilikan tanahnya dalam bentuk sertipikat di Badan
Pertanahan Nasional Kota Bengkulu.
Kata kunci: Sertipikat, Perlindungan Hukum, Kepemilikan.