KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PERKARA NOMOR 29/ PDT.G/ 2017/ PN. BGL DI PN BENGKULU

Putusan Perkara Nomor 29/ Pdt.G/ 2017/ PN. Bgl tentang sengketa tanah antara
Ade Rachmat Hidayat selaku Penggugat dan Hamdani selaku Tergugat. Putusan
perdata ini menggunakan sistem pembuktian positif, yang menjadi landasan
penerapan pembuktian. Semua pihak yakni, penggugat, tergugat, maupun hakim
harus berpatokan yang digariskan prinsip tersebut, disamping itu menggunakan
prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti. Permasalahan
penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian Sertipikat hak atas tanah
yang diajukan sebagai alat bukti pada Putusan Nomor 29/ Pdt.G/ 2017/ Pn. Bgl
dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai sertipikat hak atas tanah
sebagai alat bukti di Pengadilan pada Putusan Nomor 29/ Pdt.G/ 2017/ Pn. Bgl?
Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan Pendekatan
Perundang-Undangan (Statute Approach), yaitu KUHPerdata, UUPA Nomor 5
Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997 serta Putusan PN Bengkulu Nomor 29/
Pdt.G/ 2017/ PN. Bgl. dan dalam kasus perdata ini setelah proses pembuktian dan
hakim mempertimbangkan alat bukti para pihak, maka majelis hakim
memutuskan alat bukti yang diajukan penggugat yakni Sertipikat Hak Milik
Nomor 00773 dengan surat ukur Nomor 00053/Penurunan/2013 yang terletak di
Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan batas
Surat Ukur Nomor: 00053/Penurunan/2013 dan berdasarkan Akta Jual Beli nomor
512/2013 tanggal 10-10-2013 menyatakan alat bukti penggugat secara prosedur
dan Undang-Undang sah secara hukum.
Kata Kunci : Pembuktian, Sertipikat Hak Atas Tanah, Putusan No.29/ Pdt.G/ 2017/
Pn. Bg