FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada DPRD Kota Bengkulu)

Upaya memenuhi permintaan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang
baik (good government), pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakannya. Salah
satu bentuk kewajiban tersebut adalah adanya pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa upaya konkrit
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan
pengaruh kompetensi, sistem pengendalian intern dan komitmen organisasional terhadap
pengawasan keuangan daerah di Kota Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada anggota DPRD
di Kota Bengkulu. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 14 orang.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi
berganda.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Kompetensi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah di Kota Bengkulu; (2) Sistem
pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah di
Kota Bengkulu dan (3) Komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan
keuangan daerah di Kota Bengkulu.
Dari hasil penelitian, saran yang diajukan adalah: (1) Pengelolaan keuangan perlu
dipertahankan dan ditingkatkan, karena jika pengelolaan keuangan baik, maka kinerja yang
dihasilkan pun akan semakin baik; (2) Pengawasan diperlukan agar penyelenggaran
pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu,
pengawasan dilakukan secara optimal, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan
baik sehingga kinerja yang dihasilkan juga baik; dan (3) Sistem pengendalian internal dapat
ditingkatkan dengan cara melakukan pemantauan secara rutin di setiap OPD baik oleh
pimpinan maupun auditor internal, sehingga jika ada pencatatan keuangan yang perlu
diperbaiki dapat segera diperbaiki. Pimpinan OPD juga harus melakukan pengawasan
setiap tugas-tugas pengelola keuangan sehingga kegiatan yang sedang berjalan terpantau
secara baik dan rutin.
Kata Kunci: Kompetensi; Sistem pengendalian itern; Komitmen organisasi; dan
Pengawasan keuangan