STUDI KOMPARATIF EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI INDONESIA DENGAN PENGADILAN NEGERI DI TIONGKOK

Sistem peradilan menghadapi tantangan penumpukan perkara dan
lambatnya penyelesaian sengketa. Mediasi menjadi solusi alternatif yang diakui
internasional melalui Piagam PBB Pasal 33 ayat (1). Tingkat keberhasilan mediasi
perdata Indonesia hanya mencapai 4,08% pada tahun 2024, sangat kontras dengan
Tiongkok yang mencapai 72,27%. Penelitian normatif komparatif ini menganalisis
perbedaan pengaturan mediasi di Pengadilan Negeri kedua negara. Indonesia
menerapkan pendekatan mandatory mediation melalui PERMA No. 1/2016 dengan
proses maksimal 60 hari dan sanksi tegas bagi ketidakhadiran. Tiongkok
mengadopsi voluntary mediation berdasarkan Hukum Acara Perdata 2023 yang
dapat dilakukan pada berbagai tahap persidangan dengan dukungan teknologi
online terpadu. Perbedaan efektivitas disebabkan faktor budaya dan kapasitas
mediator. Masyarakat Tiongkok menghindari litigasi dengan mengutamakan
harmoni sosial berbasis filosofi Konfusianisme, berbeda dengan Indonesia yang
lebih memilih prinsip win-lose di pengadilan meskipun memiliki tradisi
musyawarah mufakat. Disparitas kapasitas mediator sangat signifikan dengan
Tiongkok memiliki 3,18 juta mediator terdaftar, sementara Indonesia hanya
memiliki 356 mediator hakim dan 39 mediator non-hakim dari 34 Pengadilan
Negeri. Kombinasi budaya hukum dan keterbatasan mediator menghasilkan
keberhasilan mediasi Indonesia yang stagnan pada 3-4 persen, menunjukkan
perlunya reformasi struktural dan kultural dalam sistem mediasi nasional.
Kata kunci: mediasi, Pengadilan Negeri, Indonesia, Tiongkok, mandatory
mediation, voluntary mediation, PERMA, efektivitas,
perbandingan hukum