ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU

Kemandirian keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan
otonomi daerah, karena dengan kemandirian berarti suatu daerah itu sudah berdaya
dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan begitu daerah yang sudah mandiri atau
berdaya, sama artinya dengan daerah tersebut sudah bisa menghidupi sendiri
kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa
penyebab Provinsi Bengkulu belum bisa mewujudkan kemandirian daerahnya?
Apakah pemerintah pusat dengan sengaja membiarkan kondisi seperti ini agar terus
terjadi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer atau disebabkan
ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri dalam mewujudkan
kemandirian daerah.
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah
kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan (2) Untuk mengetahui perbedaan
kemandirian daerah kabupaten/kota induk dengan kabupaten/kota pemekaran.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah
data sekunder. Metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa: (1) Tingkat kemandirian daerah
kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mayoritas berada pada kategori rendah, karena
berada pada skala interval di bawah 25%, yang berarti bahwa memiliki kemampuan
keuangan daerah yang rendah; (2) Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memiliki dua
klasifikasi daerah, yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh dan daerah relatif
tertinggal; (3) Pola hubungan antara pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi
Bengkulu dengan pemerintah provinsi/pusat mayoritas adalah instruktif; (4)
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai thitung yang diperoleh
adalah sebesar 3,290 > ttabel(0,025) sebesar 1,96. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat perbedaan kemandirian daerah
antara kabupaten/kota induk dengan kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Bengkulu.
Perbedaan rata-rata keduanya adalah kabupaten induk memiliki rata-rata kemandirian
sebesar 5,78%, sedangkan kabupaten pemekaran memiliki rata-rata kemandirian
sebesar 3,92%; dan (5) Hasil pengujian perbedaan kemandirian antara Kabupaten
Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur tidak terjadi
perbedaan. Selanjutnya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko
tidak terjadi perbedaan kemandirian, sedangkan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
terdapat perbedaan. Hasil pengujian perbedaan kemandirian antara Kabupaten Rejang
Lebong dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong tidak terjadi perbedaan.
viii
Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di
Provinsi Bengkulu terlihat dengan jelas bahwa kemandirian daerah berada pada
kategori sangat rendah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diberikan beberapa saran
berkaitan dengan peningkatan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah, yakni:
(1) Dalam kerangka otonomi daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi
Bengkulu harus dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mencari
sumber-sumber pendapatan yang sah, sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah tersebut dan (2)
Pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu dalam menyusun dan
realisasi pendapatan dan belanja daerah perlu juga memperhatikan arah perkembangan
pola hubungan dan kemampuan keuangan daerahnya agar menunjukkan kondisi yang
lebih baik.
Kata Kunci : Kemandirian daerah; Tipologi klassen, dan Perbedaan kemandirian