HAK PRIORITAS MASYARAKAT DI WISATA DESA PANDAN KABUPATEN SELUMA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pengembangan wisata di Desa Pandan, Kabupaten Seluma, meskipun secara yuridis
masyarakat memiliki hak prioritas sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan
penelitian adalah menganalisis penerapan hak prioritas tersebut serta
mengidentifikasi faktor hukum yang menahan keterlibatan warga. Metode yang
digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui
wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa
penerapan hak prioritas masyarakat di wisata Desa Pandan, Kabupaten Seluma
belum diterapkan secara efektif, hal ini dilihat dari hak prioritas warga sebenarnya
sudah ada di aturan, tapi di lapangan belum terasa kuat. Kesempatan kerja dan usaha
bagi warga lokal belum benar-benar didahulukan, belum ada aturan rinci yang
memandu praktiknya di tingkat desa, info peluang masih terbatas, cara seleksi
belum transparan, izin usaha kecil tergolong sulit, dan jalur pengaduan belum jelas.
Akibatnya, hak prioritas itu terasa sudah ada tapi belum menjadi akses nyata bagi
warga. Adapun faktor hukum yang menyebabkan kurangnya peran serta
masyarakat dalam pengembangan pariwisata Desa Pandan, Kabupaten Seluma
diakibatkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan tata kelola, seperti aturan
turunan tentang prioritas warga dan pembagian manfaat belum jelas, pembagian
tugas antar desa, kabupaten, dan pengelola belum rapi, proses perizinan dan
kemitraan kurang ramah UMKM, status lahan dan zonasi belum pasti, sosialisasi
hak dan kewajiban minim, serta pengawasan dan penindakan lemah.
Kata kunci: Hak Prioritas; Partisipasi, Masyarakat; Wisata.