PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN PENYEBARAN ETLE TERHADAP PRIVASI PENGEMUDI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyebaran hasil tangkapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
ke media sosial yang menampilkan identitas pengemudi tanpa izin menimbulkan
persoalan hukum terkait pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku penyebaran hasil ETLE yang memuat data pribadi pengemudi,
dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran data hasil ETLE, seperti pelat
kendaraan, wajah, lokasi, dan waktu pelanggaran tanpa izin dapat dikualifikasikan
sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai
Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP. Selain itu, apabila penyebaran dilakukan dengan
unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, maka berlaku pula ketentuan
pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian,
setiap pihak yang menyebarkan data hasil ETLE tanpa dasar hukum yang sah
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.
Kata kunci : electronic traffic law enforcement, privasi, media sosial,
pertanggungjawaban.