AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DAN ANAK (STUDI DI DESA GAJAH MATI KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN MUKOMUKO)

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang untuk
memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Akan tetapi masih banyak
masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan, seperti yang terjadi di
Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya serta
akibat hukum perceraian di bawah tangan terhadap pemenuhan hak-hak istri dan
anak di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris
dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan studi kepustakaan dan studi
lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk mantan
pasangan suami istri, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat desa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum
perkawinan, pengaruh adat setempat, biaya perkara, jauhnya jarak dari desa ke
Pengadilan Agama Mukomuko, serta faktor emosional menjadi penyebab utama
maraknya perceraian di bawah tangan di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai
Rumbai Kabupaten Mukomuko. Akibat hukum perceraian di bawah tangan
terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak adalah timbulnya ketidakpastian
hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Istri sering kali mengalami kesulitan
dalam menuntut hak-haknya, seperti nafkah iddah, mut’ah, dan harta bersama
(gono-gini), karena perceraian tersebut tidak tercatat secara resmi Disamping itu
juga istri menjadi tidak mempunyai kepastian apakah masih sebagai istri atau
sudah bercerai. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga berpotensi
mengalami hambatan administratif, seperti pencatatan akta kelahiran dan akses
terhadap hak-hak sipilnya, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Kata kunci: Perceraian Di Bawah Tangan, Hak, Istri, Anak, Kepastian
Hukum