IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGGELAPAN DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif dalam perkara penggelapan di Kota Bengkulu. Penggelapan
merupakan tindak pidana yang melibatkan unsur kepercayaan dan diatur dalam Pasal
372 KUHP. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bertujuan memulihkan
hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sebagai alternatif dari pemidanaan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.
Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menyelesaikan empat kasus
penggelapan melalui pendekatan restoratif pada tahun 2022 hingga 2024. Namun,
terdapat penerapan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu nilai kerugian yang melebihi
batas yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Nomor 15
Tahun 2020. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa implementasi keadilan restoratif
dalam kasus penggelapan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat.
Kata Kunci : Penggelapan, Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Implementasi