KONSEKUENSI YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG�UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Disahkannya Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan perubahan fundamental dalam
sistem hukum pidana Indonesia, terutama mengenai pengakuan terhadap hukum
yang hidup di masyarakat. Urgensi penelitian untuk mengkaji penanganan tindak
pidana yang berakar pada hukum tidak tertulis agar tetap sesuai dengan asas
legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini penting agar hukum pidana
tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif dan berkeadilan sesuai
konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk
memahami konsekuensi yuridis dari pengakuan tersebut terhadap penanganan
tindak pidana serta mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum yang hidup dalam
masyarakat pada Pasal 2 KUHP 2023. Penelitian ini menggunakan metode normatif
dengan teknik pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengakuan hukum hidup memperluas prinsip legalitas dari
formil menjadi materiil, sehingga hukum adat dan norma sosial dapat digunakan
sebagai dasar penegakan hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak
bertentangan dengan Pancasila dan HAM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
bahwa penerapan hukum adat dan norma sosial dalam sistem peradilan pidana
berpotensi memperkuat keadilan kontekstual, namun harus dilakukan secara hati�hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap sejalan dengan prinsip
negara hukum.
Kata kunci: Hukum adat, Living law, Penanganan tindak pidana, Prinsip legalitas