PERSEPSI MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BENGKULU TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN TRANSGENDER

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu terhadap pembatalan perkawinan transgender
serta kedudukan transgender dalam hukum Islam terkait keabsahan perkawinan.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
konseptual dan wawancara dengan ulama MUI. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perkawinan transgender tidak sah sejak awal karena tidak memenuhi rukun
perkawinan, dan perubahan kelamin melalui operasi tidak mengubah status hukum
seseorang sehingga perkawinannya batal demi hukum. Dari aspek syariat dan sosial,
pembatalan ini dipandang penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam,
ketertiban hukum, dan moral masyarakat. Penelitian ini menyarankan agar MUI
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah memperkuat
kepastian hukum melalui peradilan agama. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu
transgender tetap kembali pada jenis kelamin asalnya dalam hukum Islam sehingga
tidak memiliki legitimasi untuk melangsungkan perkawinan yang sah.
Kata kunci : Hukum Islam, MUI, Pembatalan Perkawinan, Transgender.