IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 41/PDT.SUS-BPSK/2024/PN LLG TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM SENGKETA KONSUMEN MELAWAN PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG LUBUKLINGGAU

Perkembangan transaksi digital dalam perbankan meningkatkan risiko kehilangan
dana nasabah akibat kelemahan sistem keamanan. Kasus hilangnya dana nasabah PT
Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Lubuklinggau senilai Rp27.955.000 melalui
transaksi digital menjadi contoh nyata perlunya perlindungan hukum bagi konsumen.
Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, bank sebagai pelaku usaha wajib menjamin keamanan
transaksi dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Pengadilan
Negeri Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg yang menolak permohonan keberatan
dari PT. BRI atas putusan BPSK, serta menganalisis implikasi hukum putusan PN
terhadap BPSK pasca putusan tersebut tidak diterima oleh pihak BRI dengan
mengajukan Kasasi ke Mahmakah Agung. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan hakim menolak keberatan BRI No.
41/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg dan menguatkan putusan BPSK karena BRI terbukti
lalai menjaga keamanan sistem, menyebabkan kerugian nasabah tanpa bukti
kelalaian nasabah. (2) Implikasi hukum putusan Pengadilan Negeri terhadap putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menguatkan putusan BPSK
akan tetapi putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut belum dapat
dilaksanakan karena pengadilan negeri belum dapat mengeluarkan surat perintah
eksekusi karena PT BRI masih melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah
Agung.
Kata kunci: implikasi hukum, BPSK, perlindungan konsumen, tanggung jawab
bank