ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 298/Pid.Sus/2023/PN.Bgl TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Perkembangan zaman yang pesat turut mempengaruhi meningkatnya angka
kriminalitas di Indonesia, salah satunya tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
yang umumnya dipicu oleh faktor ekonomi. TPPO merupakan pelanggaran serius
terhadap hukum dan hak asasi manusia karena merampas harkat dan martabat
korban, terlebih jika korbannya adalah anak di bawah umur. Berdasarkan latar
belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana
dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor
298/Pid.Sus/2023/PN.Bgl serta apakah penjatuhan pidana dalam putusan Nomor
298/Pid.Sus/2023/PN.Bgl telah memenuhi Nilai Keadilan Substantif. Penelitian
ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang�undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif
melalui pendekatan deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dalam putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, terdapat kelemahan dalam aspek
pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Hukuman yang dijatuhkan belum
menunjukkan penegasan terhadap seriusnya kejahatan tersebut, sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 karena dimana korbannya adalah
anak. Selain itu, terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada tingkat
penyidikan, yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sehingga mencerminkan
adanya cacat prosedural. Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama
4 tahun 6 bulan dinilai tidak sebanding dengan akibat dari perbuatan terdakwa
terhadap korban, sehingga belum mencerminkan prinsip keadilan substantif. Oleh
karena itu, putusan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang
adil bagi korban maupun efek jera bagi pelaku.
Kata Kunci: Putusan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keadilan Substantif.