PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG MENJADIKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA BENGKULU

Tindak pidana prostitusi yang menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial (PSK)
merupakan hal yang perlu disoroti karena anak adalah sumber yang berpotensi menjadi penerus
perjuangan bangsa. Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan dalam
menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang didasarkan pada nilai�nilai aktual di dalam masyarakat yang beradab. Inkonsistensi dalam penjatuhan pemidanaan
terhadap mucikari serta polemik antar lembaga yang terkait dalam menangani kasus tindak
pidana prostitusi anak merupakan urgensi yang perlu disoroti secara serius. Perbedaan masa
pemidanaan mengakibatkan timbulnya ketidakadilan dari sisi korban sebagai anak di bawah
umur serta mencerminkan penegakan hukum yang masih belum sempurna. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi yang
menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial di Kota Bengkulu serta mengidentifikasi
hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode empiris melalui metode wawancara kepada aparat penegak
hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku, aparat kepolisian, jaksa, dan hakim
yang pernah menangani perkara terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan
hukum dilalui oleh beberapa tingkatan proses yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemidanaan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Penegakan hukum tindak pidana prostitusi anak di Kota Bengkulu masih menghadapi berbagai
hambatan, seperti kurangnya bukti, keterbatasan regulasi yang spesifik terhadap prostitusi
anak, kurangnya SDM dari aparat penegak hukum itu sendiri dan lembaga psikologis sebagai
pendamping anak yang berhadapan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat
dan korban. Dengan demikian, perlu penguatan regulasi dan koordinasi antar aparat penegak
hukum, peningkatan SDM serta kualitas SDM yang mumpuni dalam menangani tindak pidana
prostitusi anak serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan bahaya
eksploitasi seksual.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi Anak, Pekerja Seks Komersial.