PELAKSANAAN JUAL BELI BENIH LOBSTER DI KABUPATEN KAUR (Ditinjau dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (Puerulus) di Nelayan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan praktik jual beli benih
bening lobster (BBL) di Kabupaten Kaur dalam perspektif hukum empiris. Metode
penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik
pengumpulan data melalui data primer dan sekunder, yang dianalisis secara
kualitatif dan disimpulkan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
Bahwa pelaksanaan jual beli benih bening lobster (BBL) oleh nelayan, Kelompok
Usaha Bersama (KUB), koperasi, dan Badan Layanan Umum (BLU) di Kabupaten
Kaur belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan harga patokan terendah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2024. Meskipun harga patokan telah ditetapkan sebesar
Rp8.500 per ekor, dalam praktiknya nelayan hanya menerima harga antara Rp3.000
hingga Rp5.000 per ekor. Perbedaan harga ini menunjukkan tidak terpenuhinya asas
keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum, serta mencerminkan lemahnya
kontrol negara terhadap pelaksanaan regulasi di lapangan. (2) Bahwa terdapat
berbagai faktor penyebab dalam pelaksanaan jual beli BBL yang menyebabkan
ketidaksesuaian dengan regulasi, antara lain, disparitas harga pasar dengan harga
patokan, ketimpangan hubungan kemitraan antara pelaku usaha dan nelayan,
lemahnya posisi tawar nelayan dalam penetapan harga, penurunan kesejahteraan
akibat praktik harga yang merugikan, kurangnya sosialisasi aturan kepada nelayan,
serta belum adanya regulasi pendukung di tingkat daerah. Oleh karena itu,
diperlukan penataan ulang sistem kemitraan dan penguatan peran hukum baik di
tingkat pusat maupun daerah guna mewujudkan tata kelola jual beli BBL yang adil,
transparan, dan berkelanjutan.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Jual Beli, Benih Lobster