PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK PEREMPUAN KORBAN CYBERPORN DI KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

Pada era perkembangan teknologi digital, kejahatan cyberporn merupakan
bentuk eksploitasi seksual anak di ruang digital yang terus meningkat dan
mengancam anak, khususnya anak perempuan. Kabupaten Lebong, Provinsi
Bengkulu, mencatat beberapa kasus kejahatan ini yang menegaskan perlunya
penguatan sistem perlindungan anak di ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak perempuan korban
kejahatan cyberporn di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Kerangka teori
berlandaskan pada prinsip best interest of the child dan hak korban, dengan dasar
hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara dengan penyidik
Unit PPA Polres, Dinas Sosial, DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong), psikolog klinis,
guru bimbingan konseling, dan korban, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA Polres melaksanakan pemeriksaan ramah
anak dan pendampingan hukum; Dinas Sosial memberikan rehabilitasi sosial serta
bantuan ekonomi; DP3AP2KB melakukan verifikasi laporan dan pendampingan
hukum; psikolog klinis memberikan terapi trauma; dan pihak sekolah
melaksanakan konseling serta edukasi anti-stigma. Namun, korban masih
menghadapi keterbatasan pendampingan dan tekanan sosial. Analisis menunjukkan
bahwa pemenuhan hak korban belum optimal karena lemahnya koordinasi
antarinstansi dan belum tersedianya unit layanan terpadu. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak perempuan
korban kejahatan cyberporn di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, belum
berjalan efektif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas lembaga, pembentukan
UPTD PPA, dan peningkatan literasi digital masyarakat.
Kata Kunci: Perlindungan, Hak, Anak Perempuan, Korban, Cyberporn,
Kabupaten Lebong