PERAN RAJO PENGHULU DALAM PENYELESAIAN DAPEK SALAH ZINA DI KELURAHAN PENURUNAN KOTA BENGKULU

Hukum adat di Indonesia telah memperoleh pengakuan secara formal dalam
sistem hukum positif nasional, terutama melalui Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 2
KUHP baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Rajo Penghulu
sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat Cempalo Tangan,
khususnya tindakan zina antara muda-mudi di Kelurahan Penurunan, Kota
Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris
dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara
mendalam dengan Ketua Adat, Penghulu Syara’, Cerdik Cendikio, Ketua RT,
pelaku, saksi, serta studi dokumen terkait. Adapun hasil penelitian yang diperoleh
yakni Rajo Penghulu memiliki peran sentral dalam penyelesaian pelanggaran adat
Cempalo Tangan melalui fungsi sebagai penegak norma adat, mediator, pemberi
sanksi (dendo adat), dan pembina masyarakat. Proses penyelesaian dilakukan secara
berjenjang melalui tiga tahap pra sidang, sidang, dan pasca siding dengan penerapan
sanksi bersifat restoratif seperti permintaan maaf, denda, upacara cuci kampung, dan
ritual disabo. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan ekonomi pelaku,
sulitnya memperoleh pengakuan, ego individu, serta lemahnya koordinasi
antarperangkat adat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas
kelembagaan adat, penguatan sosialisasi nilai-nilai adat kepada generasi muda, dan
pengawasan lebih ketat terhadap wilayah rawan pelanggaran untuk menjaga
keberlanjutan efektivitas hukum adat di masa mendatang.
Kata Kunci: Rajo, Penghulu, Cempalo, Tangan, Hukum, Adat