DAMPAK PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yang mengatur tindak pidana korupsi menimbulkan beberapa dampak dan
konsekuensi. Tujuan penelitian; (1) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengaturan
tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang�Undang Hukum Pidana terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. (2)
Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat menyelaraskan penegakan hukum
tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP saat
ini. Jenis penelitian bersifat normatif, yakni mengkaji norma-norma hukum dalam putusan
yang akan dikaji. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang
statute aproach. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1)
Dampak pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap penanggulangan tindak pidana
korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut; Penghapusan tindak pidana korupsi sebagai
pidana kejahatan luar biasa (exceptional crime). Duplikasi pasal-pasal kejahatan pokok
(pidana pokok) yang diatur dalam KUHP dengan undang-undang aslinya, atau Potensi
disharmonisasi dengan undang-undang khusus tindak pidana korupsi. Tidak memuat
ketentuan mengenai denda tambahan berupa pembayaran uang ganti rugi. Menghambat
penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Perubahan ancaman pidana tindak pidana korupsi.
Potensi melemahnya efek jera pelaku tindak pidana korupsi. (2) Upaya yang dapat
menyelaraskan penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP saat ini, adalah sebgai berikut; Mencabut pasal dalam lex
specialis undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.
Perlunya Pedoman petunjuk teknis sanksi pidana tindak pidana korupsi. Penguatan sanksi
pidana tindak pidana korupsi. dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasa dan pencegahan
tindak pidana korupsi.
Kata Kunci; Dampak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang�Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi.