KAJIAN PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS�ANAK/2022/BGL TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Penganiayaan anak merupakan bentuk perbuatan, baik fisik maupun non fisik yang
dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama anak, yang mengakibatkan penderitaan,
luka, rasa sakit, atau bahkan mengancam keselamatan jiwa anak. yang
melatarbelakangi penelitian ini didasari oleh tingginya angka penganiayaan anak
yang terjadi di Indonesia serta adanya putusan hakim terhadap pelaku anak yang
dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan
keadilan. Kasus yang dianalisis adalah perkara penganiayaan berat yang dilakukan
oleh anak berusia 15 tahun dengan alat berupa botol kaca sehingga mengakibatkan
korban mengalami luka berat permanen pada bagian tangan. Majelis hakim dalam
putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap pelaku
anak dengan dasar Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan dan analisis bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan
hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl telah memenuhi unsur
formil tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1)
KUHP, namun penerapan hukuman dinilai kurang memperhatikan prinsip
perlindungan anak sebagai pelaku, faktor residivis, serta pengaruh alkohol sebagai
alasan pemberat. Analisis berdasarkan nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan
hukum menunjukkan bahwa putusan tersebut masih menimbulkan ketidakpuasan,
baik dari segi perlindungan korban maupun upaya pembinaan terhadap pelaku anak.
Oleh karena itu, putusan hakim seharusnya lebih proporsional dengan memperhatikan
aspek perlindungan anak, keadilan bagi korban, serta tujuan hukum pidana anak yang
menekankan pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.
Kata kunci: Putusan hakim, Penganiayaan Anak, Kepastian Hukum,
Kemanfaatan Hukum, Keadilan Hukum.