AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH WARISAN YANG TIDAK BERSERTIPIKAT DI DESA TAPAK GEDUNG KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

Maraknya praktik jual beli tanah warisan yang tidak bersertipikat di Desa Tapak
Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
Masyarakat setempat cenderung hanya mengandalkan surat pernyataan desa atau
kesepakatan keluarga tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh BPN.
Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi sengketa antar ahli waris,
serta lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data
diperoleh melalui wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah warisan tanpa sertipikat
menimbulkan akibat hukum berupa lemahnya kedudukan penjual maupun
pembeli, munculnya sengketa antar ahli waris atau dengan pihak ketiga, serta
kendala administratif dalam pendaftaran tanah di BPN. Penyelesaian yang
ditempuh masyarakat masih terbatas pada musyawarah, mediasi desa, hingga
gugatan perdata, namun belum memberikan kepastian hukum yang kuat.
Kesimpulannya, praktik jual beli tanah warisan tanpa sertipikat lebih banyak
merugikan pihak pembeli dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena
itu, disarankan agar masyarakat segera mengurus sertipikat tanah warisan melalui
program pemerintah, desa memperkuat administrasi pertanahan, dan BPN
meningkatkan sosialisasi serta layanan sertifikasi.
Kata kunci: Jual Beli Tanah, Warisan, Tidak Bersertipikat.