PERCERAIAN TANPA PUTUSAN PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus Perceraian di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)

Perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang
telah mencapai titik ketidakharmonisan dalam sistem hukum Indonesia, perceraian
diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mewajibkan adanya putusan dari pengadilan
sebagai syarat sahnya perceraian. Namun, dalam praktiknya. Praktik Perceraian
tersebut hanya dilakukan secara agama saja, Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tanpa putusan pengadilan
serta menganalisis akibat hukumnya ditinjau dari Undang-undang Perkawinan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode
penelitian empiris melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada
70 orang yang terlibat dalam perceraian tanpa putusan pengadilan, serta kepada
aparat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang
menyebabkan terjadinya perceraian tanpa putusan pengadilan adalah faktor
ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, ketidakharmonisan dan perselisihan,
kekerasan dalam rumah tangga,perselingkuhan, dan keterbatasan waktu. Adapun
akibat hukumnya adalah terkait status perkawinan secara administratif, tidak
adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak,tidak terpenuhi hak-hak istri pasca
perceraian,akibat hukum terhadap harta gono gini, dan terhadap waris. Penelitian
ini menegaskan pentingnya edukasi hukum dan peran negara dalam memastikan
proses perceraian sesuai prosedur hukum yang berlaku guna menjamin kepastian
dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian,Akibat Hukum.