PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA NASABAH OLEH KARYAWAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DI KOTA BENGKULU

Tindak pidana korupsi dana nasabah merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang
terjadi di dalam proses penyaluran, pengelolaan atau pencairan dana Kredit Usaha
Rakyat (KUR) yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM). Tindak pidana korupsi dana nasabah oleh karyawan menjadi
hal darurat karena kasus ini menyangkut kepercayaan publik terhadap sektor
perbankan dan penegakan hukum terkait kasus tindak pidana korupsi. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana
korupsi dana nasabah oleh karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan apa saja
faktor penghambat dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi dana
nasabah oleh karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI). Metode penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara
kepada sampel penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan diolah melalui
editing data. Editing data merupakan teknik pengolahan data yang dilakukan
dengan memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah
dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian penanggulangan tindak pidana korupsi dana nasabah
oleh karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) di kota Bengkulu ini menggunakan
metode induktif-deduktif atau sebaliknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa
penanggulangan dan faktor penghambat tindak pidana korupsi dana nasabah oleh
karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) ini dapat dilakukan dengan sosialisasi,
penyuluhan, konsultasi dan hukuman yang sesuai dengan pedoman Undang –
Undang dan peraturan lainnya. Faktor yang menyebabkan hambatan terjadi di
dalam penanggulangan ini yaitu kurangnya wawasan masyarakat mengenai tindak
pidana korupsi dan pedoman Kredit Usaha Rakyat (KUR), peran penting menjaga
kerahasiaan identitas diri dan kurangnya monitoring dari audit internal dan
eksternal dari pihak bank.
Kata Kunci: Penanggulangan, tindak pidana korupsi, kredit usaha rakyat
(KUR)