AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN WANITA INDONESIA DENGAN PENGUNGSI ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG TENTANG PERKAWINAN

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus pernikahan di bawah tangan
antara wanita Indonesia dengan pengungsi Rohinghya yang menimbulkan akibat
hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Perkawinan tersebut
banyak mengundang problematik karena tidak memenuhi persyaratan hukum
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis akibat
hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan wanita Indonesia dengan
pengungsi Rohingya ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keabsahan anak dari perkawinan wanita
Indonesia dengan pengungsi Rohingya terhadap asas kepastian hukum. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
(1) Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan wanita Indonesia
dengan pengungsi Rohingya ditinjau dari Hukum Islam adalaha anak tersebut
tetap memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta berhak
mendapatkan hak-haknya sebagai seorang Muslim, dan menurut Undang-undang
Perkawinan adalah anak tersebut akan dianggap sebagai anak di luar nikah, yang
memiliki hubungan perdata hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta hak�hak tertentu yang diatur dalam undang-undang. (2) Keabsahan anak dari
perkawinan wanita Indonesia dengan pengungsi Rohingya terhadap asas kepastian
hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang
menegaskan bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan sah maupun tidak sah
memiliki kedudukan yang sama secara hukum, apabila anak yang dilahirkan di
luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum memiliki
hubungan darah sebagai ayahnya, karena setiap anak berhak atas hak
kewarganegaraan, hak perlindungan anak, hak pendidikan dan hak kesehatan bagi
anak.
Kata Kunci: perkawinan, pengungsi Rohingya, perlindungan hukum