AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)

Pengangkatan anak adalah memindahkan kedudukan hukum sang anak dari orang
tua kandung ke orang tua angkatnya. Proses pengangkatan anak di Indonesia
sudah diatur di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak serta Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak. Namun, pada praktiknya masih banyak pengangkatan anak
yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan peraturan. Permasalahan
yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak
di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan bagaimana akibat
hukum pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kecamatan
Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode pendekatan yuridis- empiris yaitu mengkaji kesesuaian
antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu hanya melalui proses secara adat kebiasaan
setempat yaitu dengan kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua
kandung anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Secara hukum adat proses
pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sah di kalangan Masyarakat karena telah
dilakukan sesuai dengan aturan adat/kebiasaan setempat. Namun berdasarkan
peraturan perundang-undangan, proses pengangkatan anak tersebut belum sesuai
dengan aturan hukum yang berlaku karna dilakukan tanpa penetapan pengadilan
sehingga pengangkatan anak tidak mempunyai kepastian hukum namun sah secara
hukum nasional. Akibat hukum yang terjadi dari pengangkatan anak tanpa
penetapan pengadilan yaitu akan berdampak kepada anak angkat dalam hal status
hukum anak angkat, perwalian dan kewarisan.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan,
Hukum Adat, Peraturan Perundang-undangan