KEKUATAN MENGIKAT HASIL MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DALAM MENANGANI SENGKETA TANAH DI DESA TABA TEBELET KABUPATEN KEPAHIANG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi yang dilakukan
oleh Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Taba Tebelet
Kabupaten Kepahiang serta untuk mengetahui kekuatan mengikat hasil mediasi
terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
maraknya sengketa tanah yang terjadi di Desa Taba Tebelet selama periode 2021
hingga 2024, di mana tercatat sebanyak 51 kasus sengketa tanah, namun hanya 19
hasil mediasi yang dilaksanakan, sementara 32 sengketa lainnya tidak dilaksanakan
oleh para pihak. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap hasil mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa, sehingga menimbulkan
pertanyaan mengenai sejauh mana kekuatan hukum hasil mediasi yang dilakukan
di luar jalur litigasi formal. Proses mediasi umumnya berlangsung secara
musyawarah, dengan upaya mencari solusi damai tanpa tekanan hukum formal,
namun hasil kesepakatan yang dicapai tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena
tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian hukum yang sah menurut peraturan
perundang-undangan. Faktor utama yang menyebabkan tidak dilaksanakannya
hasil mediasi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tidak adanya sanksi
terhadap pihak yang melanggar kesepakatan, serta ketiadaan peran pihak ketiga
yang memiliki otoritas hukum dalam mengesahkan hasil mediasi tersebut. Selain
itu, posisi Kepala Desa yang bukan mediator bersertifikat menyebabkan hasil
mediasi yang dipimpinnya hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral dan
sosial, namun belum memiliki kekuatan hukum yang memaksa sebagaimana hasil
mediasi di hadapan mediator resmi atau lembaga peradilan. Meskipun demikian,
keberadaan mediasi oleh Kepala Desa tetap memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi
karena dapat menekan potensi konflik berkelanjutan dan menjaga keharmonisan
sosial di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan mediasi oleh Kepala Desa di Desa Taba Tebelet memiliki peranan
penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menyelesaikan sengketa tanah secara
damai, namun belum memberikan kepastian hukum yang kuat bagi para pihak yang
bersengketa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai kedudukan
hukum hasil mediasi di tingkat desa agar dapat diakui secara yuridis sebagai
perjanjian yang mengikat, serta perlunya peningkatan kapasitas Kepala Desa
melalui pelatihan mediasi hukum agar hasil mediasi yang dihasilkan tidak hanya
sah secara adat, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang dapat memberikan
kepastian dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian
sengketa.
Kata Kunci : Mediasi, Kepala Desa, Kekuatan Mengikat, Sengketa Tanah