PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SEDARAH DI KOTA BENGKULU

Kasus persetubuhan sedarah merupakan kejahatan seksual yang
menimbulkan dampak serius baik secara psikologis maupun sosial, dan masih
terjadi di Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sedarah serta
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode
penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis�sosiologis, melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan penyidik, jaksa,
hakim, pelaku, dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses
penegakan hukum sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara
pidana, mulai dari tahap pelaporan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.
Aparat penegak hukum berupaya memberikan perlindungan kepada korban,
terutama anak, dan tetap menjunjung asas keadilan. Namun, masih terdapat
sejumlah hambatan seperti keterlambatan pelaporan akibat rasa malu, minimnya
bukti visum, trauma korban yang mengganggu kelancaran pemeriksaan, serta
sikap keluarga yang cenderung menutup-nutupi kasus karena dianggap sebagai
aib. Hambatan lain juga muncul dalam persidangan, yakni keterbatasan saksi,
keterlambatan sidang, belum tersedianya ruang sidang ramah anak dan
pendampingan psikolog yang memadai. Penelitian ini menegaskan pentingnya
koordinasi antara aparat penegak hukum, edukasi hukum bagi masyarakat, serta
penguatan dukungan psikologis yang berkesinambungan agar penegakan hukum
terhadap kasus persetubuhan sedarah di Kota Bengkulu dapat berjalan efektif.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Persetubuhan Sedarah, Kota Bengkulu