TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BENGKULU TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Kota Bengkulu)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan anak di Indonesia sangat
memprihatinkan termasuk Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu sebagai bagian dari
provinsi Bengkulu tidak terlepas dari permasalahan anak yang terjadi akhir-akhir
ini di mana potret permasalahan anak yang dominan terjadi di Kota Bengkulu
adalah anak jalanan, anak yang bekerja, anak putus sekolah, dan lain sebagainya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum orang
tua tidak memenuhi hak anak jalanan menurut hukum Islam dan Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui dan
menganalisis tanggungjawab pemerintah Kota Bengkulu terhadap pemenuhan hak
anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris,
dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara, dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan akibat hukum orang tua tidak memenuhi hak anak jalanan menurut
hukum Islam adalah termasuk dosa besar hal tersebut terdadapt dalam Al’Quran
dan Hadist, Allah mencela orang tua yang mengabaikan tanggung jawabnya dan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda serta
pencabutan hak asuh. Kedua Tanggungjawab Pemerintah Kota Bengkulu terhadap
pemenuhan hak anak jalanan adalah dengan cara melakukan koordinasi dengan
instansi terkait dalam hal perlindungan anak, memberikan advokasi dan
pendampingan bagi ABH, memberikan pendidikan perempuan, membangun
mekanisme perlindungan berbasis sekolah, melakukan pendidikan keaksaraan di
LAPAS, dan turut serta dalam membuat kebijakan yang berkaitan tentang anak di
Kota Bengkulu.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Tanggungjawab Orang Tua, Perlindungan Hukum