PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP HASIL ASESMEN TERPADU OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika hingga saat ini sudah pada tingkat yang
mencemaskan (darurat) dan membahayakan berbagai sektor aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara sehingga upaya pemulihan dan reintegrasi terhadap pelaku
perlu diupayakan. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya rehabilitasi
dibentuknya program asesmen terpadu yang diselenggarakan oleh pihak BNNP
Bengkulu sebagai bahan pertimbangan penuntut umum untuk menuntut rehabilitasi
terhadap terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pertimbangan
jaksa penuntut umum terhadap hasil asesmen terpadu oleh BNNP Bengkulu dalam
pelaksanaan penuntutan rehabilitasi pada perkara penyalahgunaan narkotika dan
hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan hasil asesmen terpadu.
Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis melalui hasil wawancara sebagai data primer yang dipadukan
data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil
asesmen terpadu tidak sepenuhnya menjadi bahan pertimbangan hukum mereka
dalam penuntutan perkara penyalahguna narkotika yang ditambah kewenangan
diskresi selektif terhadap terdakwa sehingga terjadinya disparitas pidana.
Hambatan jaksa penuntut umum dalam penerapan hasil asesmen terpadu dalam
penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah lemahnya
regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan dan penerapan asesmen terpadu,
integritas jaksa penuntut umum, perbedaan persepsi, dan tidak didukungnya biaya
rehabilitasi selama proses hukum bagi terdakwa. Sebagai solusi untuk mengatasi
hambatan tersebut, disarankan untuk melakukan optimalisasi terhadap jaksa
penuntut umum yaitu peningkatan pelatihan dan kapasitas penuntut umum dalam
memahami asesmen terpadu dan juga formulasi baru mengenai regulasi asesmen
terpadu agar terciptanya kepastian hukum sehingga mendukung pada pemidanaan
yang sifatnya rehabilitatif.
Kata Kunci : Pertimbangan, Jaksa Penuntut Umum, Asesmen Terpadu,
Penyalahgunaan Narkotika