ANALISIS YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOBA DI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DI KOTA BENGKULU

Pendekatan restorative justice menjadi alternatif yang lebih humanis dan
berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Pedoman Jaksa Agung dan
Peraturan Kepolisian yang mengatur mengenai restorative justice, akan tetapi
dalam implementasi di lapangan ada perbedaan, maka diperlukan pengaturan
lebih lanjut agar ada keseragaman mekanisme penyelesaian yang baku mengenai
kriteria dan indikator yang jelas dalam penyelesaian perkara secara restorative
justice. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan
kualitatif untuk menganalisis pengaturan dan implementasi restorative justice
berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan
Nomor 15 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di
lapangan masih menghadapi kendala seperti perbedaan kriteria dan indikator antar
lembaga, serta belum adanya mekanisme yang seragam. Studi kasus di Bengkulu
menunjukkan bahwa meskipun tersangka memenuhi syarat untuk restorative
justice, namun perkara tetap diproses secara pidana. Hal ini mengindikasikan
perlunya rekonstruksi kebijakan dan harmonisasi antar instansi penegak hukum.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan peningkatan koordinasi
antar lembaga agar pendekatan restorative justice dapat diterapkan secara optimal
dan berkeadilan.
Kata Kunci: Restorative Justice, Narkotika, Penyalahguna, Kepolisian,
Kejaksaan