IMPLEMENTASI PEREKAMAN DAN PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MUKOMUKO

Kartu Tanda Penduduk elektroni (KTP-el) merupakan perwujudan kewajiban
pemerintah dalam pemenuhan hak sipil sebagai tanda penduduk Indonesia yang
menjadi syarat pelayanan publik pemerintah sebagaimana dijamin oleh Undang�Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagai
penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk
mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database
kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen
kependudukan yang diterbitkan. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem,
bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak
administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan
yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan
yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan kendala perekaman dan
pencetakan KTP-el di Kabupaten Mukomuko. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian hukum empiris dengan analisis data secara yuridis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan perekaman
dan pencetakan KTP-el di Kabupaten Mukomuko belum optimum meskipun secara
umum telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013, dengan tingkat perekaman mencapai 99,28% dan pencetakan 99,06%. Kedua,
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perekam dan pencetakan KTP-el
tersebut disebabkan oleh kendala teknis berupa sistem sering down, PRR (Print
ready record) yang sering telat, kemudian keterbatasan blanko dari pemerintah
pusat, gangguan jaringan, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau, yang
menghambat perekaman dan pencetakan fisik KTP-el pada sebagian masyarakat.
Kata Kunci: Implementasi, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Administrasi
Kependudukan.