PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT BERKENAAAN DENGAN HARTA BENDA STUDI KASUS HUKUM ADAT PULAU ENGGANO KABUPATEN BENGKULU UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mekanisme
penyelesaian tindak pidana adat yang berkenaan dengan harta benda di Pulau
Enggano. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hambatan dalam penyelesaian
tindak pidana adat yang berkenaan dengan harta benda di Pulau Enggano.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan dianalisis secara
yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian
tindak pidana adat yang berkenaan dengan harta benda di Pulau Enggano
melibatkan lembaga adat dan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
Jika terjadi sengketa terkait harta benda, masyarakat Enggano akan
mengutamakan penyelesaian melalui lembaga adat setempat, yang melibatkan
tokoh-tokoh adat dan pemuka masyarakat untuk memediasi dan mencari solusi
yang adil. Proses ini biasanya melibatkan serangkaian tahapan musyawarah,
dimulai dari tingkat keluarga, kemudian dilanjutkan ke tingkat desa, hingga
mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak yang
terlibat. Setelah sanksi adat diterapkan, masalah dianggap selesai dan tidak dapat
diajukan lagi ke lembaga peradilan lain, baik peradilan adat maupun peradilan
negara. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana adat yang berkenaan dengan
harta benda di Pulau Enggano diesebabkan oleh dua faktor utama yaitu pertama
faktor dari hukum adat, yaitu terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara
sanksi adat Enggano dengan sanksi hukum positif, kurangnya dokumentasi dan
standardisasi dalam Hukum Adat Enggano, perubahan sosial dan ekonomi dalam
kehidupan masyarakat. Tidak adanya mekanisme pelaporan yang baku dalam
melaporkan setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap peradilan adat. Kedua faktor kepentingan
masyarakat yang menghambat penerapan sanksi, memicu sengketa yang tidak
terselesaikan, dan mengurangi rasa hormat terhadap norma adat.
Kata kunci : Tindak Pidana, Harta Benda, Dalam Hukum Adat Enggano