DEA, DWI AGUSTIN and M. Yamani, Yamani and Arie, elaputera (2025) PELAKSANAAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016 DI KABUPATEN LEBONG. Masters thesis, Universitas Bengkulu.
TESIS DEA DWI AGUSTIN B2A023032 - Bayu Septiawan.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (5MB)
Abstract
Penetapan dan penegasan batas desa merupakan langkah krusial dalam
menciptakan kepastian hukum terhadap wilayah administratif desa. Kejelasan batas
wilayah desa tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga berdampak
langsung pada tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan alokasi anggaran.
Masalah anggaran menjadi isu penting, khususnya dalam penggunaan Alokasi
Dana Desa (ADD) untuk mendanai kegiatan penetapan batas tersebut. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa telah menjadi acuan pelaksanaan, namun regulasi ini belum
secara eksplisit mengatur penggunaan ADD sebagai sumber pendanaan. Kondisi
ini menimbulkan pertanyaan hukum dan teknis di kalangan pemerintah desa dan
daerah, khususnya di Kabupaten Lebong yang masih memiliki banyak batas desa
belum ditetapkan secara resmi.Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan
penggunaan ADD dalam penetapan batas desa di Kabupaten Lebong serta
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode
penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi dokumen dan
wawancara mendalam dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun ADD tidak disebutkan secara eksplisit dalam Permendagri Nomor 45
Tahun 2016, penggunaannya dapat dianggap sah berdasarkan Pasal 22 regulasi
tersebut dan peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang memenuhi prinsip
akuntabilitas, transparansi, dan sesuai prioritas kebutuhan desa. Hambatan utama
meliputi ketidakjelasan regulasi daerah, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam
memahami aspek teknis dan yuridis, kondisi geografis yang sulit, serta lemahnya
koordinasi antar lembaga. Diperlukan kebijakan operasional di tingkat daerah dan
peningkatan kapasitas aparatur agar pemanfaatan ADD untuk penetapan batas desa
dapat berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Penetapan Batas Desa, Kabupaten Lebong.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Postgraduate Program > Master of Law Program |
| Depositing User: | Irma Rohayu, S.IPust |
| Date Deposited: | 10 Mar 2026 03:30 |
| Last Modified: | 10 Mar 2026 03:30 |
| URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/32781 |

