EKSPLORASI KETERKAITAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum menjadi tugas pokok
pemerintah daerah. Otonomi daerah tidak hanya memberikan wewenang kepada
daerah untuk mengatur daerahnya terkait pembangunan, tetapi juga memberikan
wewenang terkait dengan keuangan pemerintah daerah. Daerah memerlukan
penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara
ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi konsep value for money dengan cara
menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2009). Peningkatan
IPM Provinsi Bengkulu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 seharusnya
berdampak negatif terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Tetapi
kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan persentase kemiskinan
polanya naik turun.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu tahun 2012-2016 dan mengetahui
Indeks Pembangunan Manusia se-Provinsi Bengkulu sejak tahun 2012-2016
dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada 9
Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bengkulu dengan menganalisis Laporan
Realisasi Anggaran dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing�masing Kabupaten/Kota sejak tahun anggaran 2012 sampai 2016.
Metode penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian deskriptif (descriptive
research) untuk menggali informasi dan memperoleh gambaran variabel yang
diteliti. Sementara variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja
keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio keuangan seperti rasio
derajat desentralisasi keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian
keuangan, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan dan variabel Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
Hasil penelitian menunjukkan rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada
rentang 0-10% dengan tingkat desentralisasi fiskal sangat kurang dan
mengindikasikan bahwa rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan desentralisasi dan masih sangat tinggi ketergantungan
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat; rasio ketergantungan keuangan
daerah persentasenya > 50% dengan kategori sangat tinggi dan mengindikasikan
bahwa dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah semua Kabupaten/Kota di
Provinsi Bengkulu masih sangat mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat
vi
dalam bentuk dana perimbangan.Nilai tersebut berada pada kriteria cukup efektif.
Dilihat dari dimensi yang dilaksanakan, menunjukkan hasil yang beragam; rasio
kemandirian keuangan daerah masih rendah sekali dengan pola hubungan
instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada
kemandirian pemerintah daerah; rasio efektivitas PAD untuk kriteria sangat
efektif terdapat enam Kabupaten antara lain : Kabupaten Kepahiang, Kabupaten
Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Kabupaten
Bengkulu Selatan. Sementara Kabupaten yang masuk dalam kriteria cukup efektif
yakni Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.
Kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu berada pada kriteria kurang efektif; rasio
efisiensi keuangan daerah memiliki nilai yang tinggi > 40% dan masuk dalam
kriteria tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum
mampu untuk memaksimalkan kinerja dalam menghasilkan pendapatan yang
optimal jika dibandingkan dengan kegiatan belanja untuk menghasilkan
pendapatan daerahnya; capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masuk
dalam status tinggi hanya pada Kota Bengkulu dengan nilai 70≤ IPM < 80,
sementara seluruh Kabupaten berada pada status sedang dengan nilai 60 ≤ IPM <
70; terdapat keterkaitan kinerja keuangan pemerintah daerah dan Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu yaitu rasio derajat
desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah. Sementara rasio
ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan
daerah tidak memiliki keterkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Adanya
unsur PAD secara langsung pada rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio
kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa adanya keterkaitan kinerja
keuangan pemerintah daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pengalokasian PAD ini dapat dialihkan pada peningkatan belanja modal sehingga
dapat meningkatkan outcome dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia.
Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Bengkulu harus lebih meningkatkan kembali sumber penerimaan daerah terutama
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menarik minat investor untuk
menanamkan modalnya di daerah tersebut melalui kondisi iklim investasi yang
kondusif dengan membebani pajak dan retribusi daerah yang tidak terlalu tinggi.
Dengan adanya pihak swasta yang menanamkan modalnya maka dapat menyerap
tenaga kerja masyarakat sekitar dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitarnya. Selain itu juga, tetap perlu dilakukan peningkatan efisiensi
anggaran pada pos belanja pegawai pada masing-masing Kabupaten/Kota dengan
tetap melakukan kebijakan moratorium penerimaan Aparat Sipil Negara sampai
komposisi belanja untuk pelayanan publik langsung seperti di bidang kesehatan,
pendidikan dan infrastruktur lebih besar anggaran dan realisasinya dibandingkan
pos belanja yang tidak berkaitan langsung pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat seperti belanja operasi yang didominasi oleh belanja pegawai untuk
membayar gaji dan tunjangan Aparat Sipil Negara. Porsi belanja daerah dalam
struktur APBD harus lebih besar jumlahnya pada belanja modal atau belanja
lainnya yang berfokus pada pembangunan daerah dan pelayanan publik
dibandingkan belanja operasi yang didominasi oleh belanja pegawai sehingga
pembangunan suatu daerah dapat terlaksana dengan baik. Program dan kegiatan
vii
viii
yang dilaksanakan pemerintah daerah sebaiknya adalah program dan kegiatan
yang sifatnya dapatnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
Dalam pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan SDM aparatur pemerintah
daerah yang memiliki kemampuan, komitmen dan konsisten pada prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik.
Kata kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)