IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan Untuk Memahami dan menganalisis implementasi
hukum Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran Terhadap Akta Kelahiran Anak yang berdasar Dari
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pasangan suami istri
studi kasus di Dinas Kependudukan dan Penccatatan Sipil Kota Bengkulu.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yaitu
berupa penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum
positif dan dokumen tertulis secara law in action. Pendekatan penelitian yang
dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum
normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris.. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Implementasi Hukum Permendagri No. 9
Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran Terhadap Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Bengkulu dalam
pelaksanaan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran telah menerapkan SPTJM
kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran pasangan suami isteri. Hal
tersebut tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan
Kelahiran. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang
digunakan untuk memastikan sebuah kegiatan operasional organisasi atau
perusahaan dapat berjalan dengan lancar Akta Kelahiran yang menggunakan
SPTJM kebenaran data kelahiran karena tidak diketahui asal-usulnya atau
keberadaan orang tuanya maka di dalam Akta Kelahiran pada kolom orang tua
dikosongi. Sedangkan akta kelahiran yang dicatatkan menggunakan SPTJM
kebenaran pasangan suami istri dalam Akta Kelahiran ditambahkan frasa “yang
perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan penundang-undangan Dalam
konteks ini, anak angkat tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak
kandung dalam pewarisan. Afirmasi penerapan SPTJM terhadap problematika
perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang
bersifat preventif yaitu upaya pencegahan dari tindakan-tindakan yang dapat
merugikan para pihak dalam rumah tangga karena tidak adanya kejelasan status di
dalam keluarga akibat perkawinannya tidak tercatat Upaya pencegahan tersebut
yaitu berupa pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan dengan
menggunakan SPTJM yang nantinya dapat memberikan kepastian mengenai
status hubungan dalam keluarga. Terpenuhinya hak-hak administrasi seseorang
akan berdampak pada terjaminnya hak-hak yang lainnya sesuai dengan
kedudukannya dalam keluarga.
Kata Kunci : Implementasi, STPJM, Perlindungan Hukum