PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA PT PLN (PERSERO) (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 024/X/KIP-BKL.PSI/A/2021 ANTARA PEMOHON PERORANGAN DENGAN PT PLN (PERSERO) UID S2JB)

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengaduan masyarakat yang menginginkan
transparansi mengenai data keuangan PLN pada Unit Layanan Pelanggan (ULP)
Bintuhan, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bengkulu, Unit Induk
Distribusi (UID) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian Sengketa Informasi
Publik Dalam Perkara Nomor: 024/X/KIP-BKL.PSI/A/2021 antara Pemohon
Perorangan dengan PT PLN (Persero) UID S2JB dan untuk mengetahui dan
menganalisis hambatan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PT PLN
(Persero) UID S2JB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis
normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian
menunjukkan penyelesaian sengketa informasi publik dalam Perkara Nomor:
024/X/KIP-BKL.PSI/A/2021 antara Pemohon Perorangan dengan PT PLN
(Persero) UID S2JB dilakukan dengan cara mediasi dan ajudikasi di Komisi
Informasi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 s.d Pasal 39, UU KIP.
Terdapat hambatan dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di
PT PLN (Persero) UID S2JB yaitu struktur PPID (Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi) di PT PLN (Persero) UID S2JB hanya terdapat pada Kantor
Unit Induk sehingga lima dari enam permintaan informasi yang disengketakan
merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan bukan kewenangan
Termohon. PT PLN (Persero) perlu membentuk Struktur PPID Unit Pelaksana
setingkat provinsi sehingga memudahkan pengguna dan pemohon informasi
dalam mengakses informasi publik secara berkala, informasi yang wajib
diumumkan serta merta, serta informasi yang wajib ada setiap saat, sebagai wujud
keterbukaan infomasi publik.
Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, PT PLN