PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBERIAN KUASA PADA TRANSAKSI REKSA DANASYARIAH DI PASAR MODAL MELALUI PERUSAHAAN SEKURITAS KISI

Investasi syariah kini semakin diminati dan populer di kalangan masyarakat
Indonesia. Reksa dana menjadi salah satu opsi investasi yang populer, terutama
bagi investor dengan modal terbatas atau yang memiliki keterbatasan waktu dan
pengetahuan untuk mengelola risiko investasi mereka. Dalam reksa dana seorang
nasabah menyerahkan dan mempercayakan kepada manajer investasi untuk
mengelola dananya ke dalam sebuah perusahaan sekuritas. Pemberian Kuasa
dalam Transaksi Reksa Dana Syariah di Pasar modal melalui Perusahaan
Sekuritas KISI dapat menimbulkan ketidakterbukaan dalam pemberian informasi.
Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis
penerapan asas keterbukaan dalam pemberian kuasa pada transaksi reksa dana
syariah di pasar modal melalui perusahaan sekuritas KISI. Dan 2. Untuk
mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum tidak diterapkannya asas
keterbukaan dalam pemberian kuasa pada transaksi reksa dana syariah di pasar
modal melalui perusahaan sekuritas KISI. Penelitian ini bersifat empiris dengan
metode pengumpulan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisisi secara
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan asas keterbukaan
dalam pemberian kuasa pada transaksi reksa dana syariah di pasar modal melalui
perusahaan sekuritas KISI dengan cara memberikan informasi yang jelas dan
transparan dengan cara memberikan informasi melalui email, media sosial,
website dan forum online. KISI memberikan informasi yang lengkap tentang
barang dan jasa yang mereka tawarkan, termasuk rincian tentang reksa dana yang
mereka kelola. Informasi ini meliputi profil produk, sasaran investasi, cara
bertransaksi (membeli dan menjual), tarif, serta risiko yang mungkin ada. Akibat
hukum tidak diterapkannya asas keterbukaan dalam pemberian kuasa pada
transaksi reksa dana syariah di pasar modal dapat menimbulkan gugatan perdata
dari investor untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Ada
kemungkinan terjadinya sanksi administratif dari otoritas jasa keuangan (OJK)
yang bisa berupa denda, pembekuan izin atau pencabutan usaha. Adapun akibat
hukum tidak diterapkannya asas keterbukaan dalam pemberian kuasa menurut
prinsip syariah yakni dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum (batil)
dalam pandangan syariah.
Kata Kunci: Pemberian Kuasa, Pasar Modal, Reksa Dana Syariah