CAPACITY BUILDING DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU MENUJU GOOD GOVERNANCE

Menjadikan aparatur yang profesional dalam rangka menunjukkan kapasitas,
identitas serta potensi tersembunyi yang ada dalam setiap aparatur menjadi bahan
pemikiran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya di
pemerintah daerah pada saat ini. Untuk mendapatkan pegawai yang berkompeten
dalam mengimplementasikan program-program inovatif organisasi diperlukan
kegiatan yang dapat memotivasi peningkatan kinerja pegawai. Peningkatan
kinerja pegawai dapat dilakukan dengan metode pengembangan kapasitas
(capacity building) pegawai.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan
Pemerintah Daerah dalam capacity building menuju good governance serta
mengetahui faktor penghambat dan pendukung kebijakan Pemerintah Daerah
dalam capacity building menuju good governance (Study Pada Peningkatan
Kapasitas Aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif
eksploratif yang berusaha untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena yang
berkaitan dengan Upaya Pemerintahan Provinsi Bengkulu Dalam Capacity
Building Menuju Good Governance (Study Pada Peningkatan Kapasitas Aparatur
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu). Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menentukan narasumber atau
informan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan penelitian
berjumlah enam orang yang terdiri dari unsur pimpinan dan staf di Dinas
Pariwisata Provinsi Bengkulu.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu sudah
melaksanakan pengembangan kapasitas (capacity building) bagi pegawai. Hal
tersebut dibuktikan dari tiga tingkatan capacity building yang sudah dilaksanakan
yaitu tingkatan individual, tingkatan organisasi, dan tingkatan sistem. Dari tiga
tingkatan tersebut diketahui bahwa masih terdapat kendala yang menjadi
hambatan pengembangan kapasitas pegawai antara lain: masih terdapat pegawai
tamatan SMA, usia pegawai masih didominan oleh pegawai senior dengan kisaran
usia 40 tahun keatas, tingkat pendidikan pegawai yang belum mampu untuk
menjalankan tupoksi yang ada secara maksimal, sistem kenaikan pangkat yang
belum transparan dan masih bersifat administratif, database sudah ada tapi belum
maksimal untuk memberikan informasi, serta adanya kelemahan pada pola diklat.
Namun, dari berbagai hambatan-hambatan terdapat juga faktor pendukung
ix
pengembangan kapasitas di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu diantaranya:
faktor kepemimpinan, komitmen bersama, ketersediaan anggaran, dan faktor
kebijakan.
Berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam peningkatan kapasitas pegawai
(capacity building) di Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
hendaknya lebih giat lagi dalam menyelenggarakan program diklat pegawai baik
struktural maupun fungsional untuk mengatasi kebutuhan pegawai secara
keseluruhan dan banyaknya jabatan struktural yang masih kosong atau belum
terisi. Diterapkannya transparansi dalam sistem kenaikan pangkat bagi pegawai
dapat dikaitkan dengan prestasi kerja yang dihasilkan pegawai. Meningkatkan
fasilitas sarana dan prasarana di tiap-tiap instansi pemerintah di lingkungan provinsi
Bengkulu, sehingga dapat membantu dan meningkatkan kinerja pegawai agar lebih
efektif dan efisien.
Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Capacity Building