PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN SERTA DAMPAKNYA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2015

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri baik itu urusan pemerintahan maupun kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Halim, 2007). Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi
yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Soekarwo, 2003). Dengan adanya
otonomi daerah ini diharapkan mampu membentuk pemda semakin mandiri dan
mampu mengelola keuangan daerah dengan arah yang jelas, transparan dan
akuntabel. Dengan kata lain, pemberlakuan otonomi daerah ini juga merupakan
kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah melaksanakan kewenangan
yang menjadi hak daerah atau dengan kata lain memberikan peluang kepada
pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang
ada di wilayahnya, misalnya sumber daya manusia, keuangan daerah maupun
kekayaan lainnya.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah
terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa segala bentuk
hak dan kewajiban daerah yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan
pemerintahan daerah harus dikelola dengan efektif, efisien, transparan, ekonomis,
tertib, bertanggung jawab dan taat akan peraturan perundang-undangan serta
memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan kepada masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan anggaran sampai pada
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD dapat
mencerminkan akuntabilitas keuangan pemda yang sangat diperlukan dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Pemda harus mampu menyusun laporan keuangan
dengan baik seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Negara mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus
mampu menyusun laporan keuangan dengan baik.
Menurut Heriningsih dan Rusherlistyani (2014) disebutkan bahwa dengan
terciptanya pemerintahan yang baik menunjukkan akuntabilitas LKPD yang
dijadikan simbol kepercayaan publik atas kualitas laporan keuangan. Opini audit
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat memberikan gambaran atas pengelolaan
vi
keuangan pemda yang mencerminkan kinerja keuangan pemda itu sendiri. Dalam
rangka penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah, ada empat opini yang
dikeluarkan oleh BPK RI, yaitu unqualified (wajar tanpa pengecualian/WTP),
qualified (wajar dengan pengecualian/WDP), adverse (tidak wajar /TW), dan
disclamer (tidak memberikan pendapat/TMP).
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah pendapatan asli
daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah
berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern pemerintah daerah serta
dampaknya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi
Bengkulu Tahun 2010-2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode
kuantitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu suatu
teknik penelitian penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan,
dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan pada penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode
pengumpulan data adalah dokumentasi. Data sekunder dalam bentuk dokumen
LKPD kabupaten/kota dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada kabupaten/kota
di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 6 tahun sejak tahun 2010–2015 yang
diperoleh dari Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dan sebagian melalui
pengunduhan file dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI). Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data penelitian
menggunakan uji analisis regresi linear berganda melalui uji statistik eviews untuk
menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan, belanja modal dan ukuran
pemerintahan daerah terhadap kelemahan pengendalian intern, kemudian dilakukan
menganalisis lanjutan untuk mengetahui pengaruh kelemahan pengendalian intern
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui uji regresi logistik.
Hasil penelitian terhadap pengujian pada model 1 (pertama) menggunakan regresi
linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan (Uji F) variabel pendapatan
asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern.
Uji statistik secara parsial menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak
berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit atas kelemahan sistem
pengendalian intern karena pendapatan asli daerah yang dikelola masih kecil, dana
perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit atas
kelemahan sistem pengendalian intern karena dana perimbangan yang diterima
memiliki petunjuk tersendiri dalam penggunaannya, belanja modal berpengaruh
positif terhadap tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit atas
kelemahan sistem pengendalian intern karena pelaksana pengadaan belanja modal
belum sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku, total aset pemerintah daerah
tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah temuan audit atas kelemahan sistem
pengendalian intern karena pengelolaan aset daerah telah baik.
Dari hasil pengujian model 2 (kedua) menggunakan regresi logistik didapatkan
bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap
vii
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mengandung arti bahwa
apabila semakin turun temuan audit atas kelemahan SPI, maka kecenderungan
pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mendapatkan opini WTP
akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat disarankan
kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara:
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu hendaknya
meningkatkan kapabalitas pengelola keuangan melalui pelatihan maupun
bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diperlukan agar
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku pengelola keuangan daerah dapat
optimal, (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu hendaknya
meningkatkan kapabalitas APIP melalui bimbingan teknis bagi auditor. Dengan
demikian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas
pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan meningkatkan kapabalitas aparat
pengawas diharapkan kelemahan-kelemahan yang akan diterjadi terdeteksi secara
dini sehingga dapat segera diperbaiki sehingga temuan-temuan audit dari BPK RI
dapat diminimalisir, (3) Selaku entitas pelaporan pemerintah kabupaten/kota di
Provinsi Bengkulu hendaknya dalam mengungkapkan laporan keuangan
menyesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah yang terbaru. Dengan
demikian, maka kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan di dalam
laporan keuangan pemerintah daerah tercukupi.
Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran
pemerintah daerah, sistem pengendalian intern, kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.